Gawat! Vaksin Indonesia Banyak Masalah Ungkap Komisi IX DPR, 'Segera Bentuk Panja Vaksinasi'

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Vaksin Indonesia banyak masalah ungkap Komisi IX DPR dan segera bentuk Panja vaksinasi.

Hal ini tak lepas dari kejadian yang baru-baru ini, dikejutkan dengan vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.  

DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak.  

Apalagi pasien varian Omicron kian terus bertambah jumlahnya. 

"Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkap Netty Prasetiyani selaku Anggota Komisi IX DPR RI, Minggu (23/1/2022).

Pasca beredarnya video vaksin kosong, pelaku vaksin kosong di Medan sudah tertangkap dan dalam penanganan aparat kepolisian.

Menanggapi vaksin Indonesia banyak masalah, Komisi IX merespon akan membentuk panitia kerja khusus mendalami isu ini. 

"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin," Netty menambahkan. 

Tahap pembentukan ini sambil menunggu tiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin. 

Panja ini selain merespon dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer (dosis 1 dan 2), anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

"Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi", jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Lihat juga video “Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Melakukan Aksi Kamisan di Depan Istana Merdeka”. (youtube/poskota tv)

 
DPR berharap dengan terbentuknya panja ini membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi. 

"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat", tutup netty. (rizal)