ADVERTISEMENT

Temui Wapres, Wiranto Sampaikan Fokus Watimpres Tentang Pemindahan IKN dan Penanganan Covid-19

Rabu, 19 Januari 2022 09:40 WIB

Share
Wapres KH Ma'ruf Amin saat menerima anggota Wantimpres di Istana Wakil Presiden. (setwapres)
Wapres KH Ma'ruf Amin saat menerima anggota Wantimpres di Istana Wakil Presiden. (setwapres)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA,POSKOTA. CO.ID - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama  4 (empat) anggotanya menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (18/01/22).

Mereka adalah  Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo. 

Mengawali pertemuan, Wiranto bersama 4 (empat) anggota Wantimpres lainnya  melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini.

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” ungkap Wiranto.

Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang saat ini tengah dipersiapkan, diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari adanya respons negatif di waktu yang akan datang.

"Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” saran anggota Wantimpres Agung Laksono.

Sementara itu, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres saat ini tengah menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM.

Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, masih kerap ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.

Terakhir, Wiranto menambahkan terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya.

Halaman

ADVERTISEMENT

Reporter: Agus Johara
Editor: Tri Haryanti
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT