Pengangkatan Pangdam Jaya Menuai Kritik, Pengamat Militer: Perlu Dikasih Kesempatan Memimpin Jakarta

JAKARTA , POSKOTA.CO.ID - Pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya  menuai kritik. Pengangkatan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar mengomentari soal pengangkatan menuai kritik. Sebab,

Mayjen Untung Budiharto merupakan mantan anggota Tim Mawar, sebuah tim yang diduga menjadi dalang pelanggaran HAM berat pada 1998.

"Saya membaca adanya kritik dari berbagai lembaga advokasi HAM dan unsur masyarakat sipil yang masih punya perhatian pada tragedi 98," kata Mukhtar, Kamis (13/1/2022).

Ia mengatakan,  diketahui saat ini telah banyak terjadi perubahan mendasar tentang format dan sistem politik Indonesia pasca Orde Baru yang lebih  demokratis dan menghormati HAM.

"Hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi, pers bebas, pemilu dan juga perubahan dalam sektor pertahanan dan keamanan," ucapnya. 

Mukhtar menjelaskan, saat ini sudah ada pengawasan berlapis, selain dari dalam lembaga negara itu sendiri, juga dari DPR yang melakukan fungsi pengawasan.

"Juga antara Kemhan dengan TNI. Bahkan saat ini terdapat lembaga supervisi khusus Presiden dari Kantor Staf Presiden. Jadi saya yakin bahwa penunjukkan itu punya dasar yang kuat," ucapnya. 

Meskipun ada masalah di masa lalu pada Pangdam Jaya yang baru. Saat Mayjen Untung Budiharto bertugas dalam pengamanan masa reformasi, ia tentu masih sebagai perwira muda, yang bergantung pada rantai komando militer dari Koppasus saat itu.