ADVERTISEMENT

PKS: Sangat Tidak Patut Jika Pemerintah Terus Prioritaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Saat Pandemi Covid-19

Senin, 10 Januari 2022 15:31 WIB

Share
Politisi PKS Mardani Ali Sera - Rizal
Politisi PKS Mardani Ali Sera - Rizal

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sangat tidak patut jika pemeintah terus memprioritaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) pada  masa pandemi Covid-19. Sebab, saat ini masyarakat lagi berjuang untuk bertahan hidup.

"Saat ini jelas, prioritas utama adl penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial. Proyek jangka panjang bernilai fantasis ini juga berpotensi terbengkalai," kata anggota Komisi II DPR ini, Senin (10/1/2022).

Mardani mengatakan, keuangan negara juga bisa tergerus jika proyek Ibu Kota Negara memerlukan suntikan dana terus dari pemerintah. Masih ingat kasus proyek Kereta Cepat Jkt Bandung (KCJB)?

"Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan  ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tapi dalam perjalanannya pemerintah dengan  mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN," tegasnya.

 

Skema KBPU, lanjutnya, yang  ditawarkan tidak menjamin tidak adanya keterlibatan APBN dalam mendanai proyek IKN ini. Ketertarikan swasta pun masih dipertanyakan, di mana iklim investasi masih belum baik di tengah polemik UU Cipta Kerja.

"Setelah Covid-19 mestinya kita makin tahu bahwa ide memindahkan ibu kota sudah  tidak relevan lagi. Pembangunan manusia jauh lebih penting, apalah artinya Ibu Kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan. Perlu dipikirkan model pembangunan Indonesia yang baru dengan  pendekatan yang baru," tutupnya. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Menkeu, strategi yang sama bakal diterapkan dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini sedang dalam tahap pembentukan payung hukum Undang-Undang IKN.

 

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT