Heru Budi Digadang Bakal Pimpin Jakarta, Pengamat: Upaya Jegal Anies di Tahun 2024

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Nama Heru Budi Hartono yang kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) santer digadangkan akan menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, pada bulan Oktober 2022 mendatang.

Bila Heru Budi Hartono benar didapuk menjadi pejabat sementara (Pjs) Gubernur DKI Jakarta, Menurut Pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, hal tersebut sebagai langkah menjegal langkah politik Anies di tahun 2024.

Pasalnya, siapapun yang berkuasa di DKI Jakarta dapat menentukan suara di pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan kepala daerah (Pilkada) bahkan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ini kan politik karena semua itu berujung pada Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2024 nanti, semua partai punya kepentingan gitu, kan makanya siapa yang menjadi Plt Gubernur DKI itu juga menentukan kemenangan partai dan kemenangan calon Presiden untuk bisa mengkondisikan di lapangan gitu. Ya itu betul (menjegal Anies). Salah satunya Anies mungkin tidak dapat suara di DKI gitu loh," ujar Ujang saat dihubungi, Minggu (9/1/2022).

Meski begitu, nantinya hal tersebut dapat merugikan Heru Budi Hartono karena telah kehilangan jabatan penting sebagai Kasetpres. Pasalnya, jabatan sementara Gubernur DKI Jakarta yang dia duduki hanya berlangsung sekitar dua tahun.

Setelah jabatan sementara Gubernur DKI Jakarta berakhir, maka Heru Budi Hartono akan kehilangan kursinya sebagai Kasetpres.

Hal tersebut ada indikasi untuk menyingkirkan secara halus Heru Budi Hartono dari lingkungan istana.

Menurutnya, bisa saja ada yang mengincar jabatan Kasetpres, dengan cara membisiki Presiden untuk menunjuk Heru Budi Hartono sebagai pengganti Anies sementara.

"Ya mungkin juga ada yang ngojok-ngojoki mendorong ada yang mengincar posisi sekretaris presidennya itu gitu loh. Bisa jadi, ini kan persoalan politik gitu kan apapun bisa terjadi gitu," ucapnya.

Meski penunjukan pengganti Anies sementara ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namun keputusan itu bermuara di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).