KAZAKHSTAN, POSKOTA.CO.ID - Perintah tembak tanpa peringatan dikeluarkan pemimpin otoriter Kazakhstan untuk meredam demonstran anti-pemerintah.
Presiden Kassym-Jomart Tokayev juga mengatakan "20.000 bandit" telah menyerang tengah kota Almaty, pusat unjuk rasa yang dipicu oleh kenakan harga bahan bakar minyak.
Ia menyatakan apa yang ia sebut "teroris" yang dilatih di luar negeri, tanpa memberikan bukti.
Kementerian Dalam Negeri mengatakan 26 "penjahat bersenjata" dan 18 tentara tewas sejauh ini.
Dalam pidato di TV, Tokayev tidak mengindahkan seruan untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa dan mengatakan, "Pembicaraan seperti apa yang bisa dilakukan dengan penjahat dan pembunuh?"
Sementara itu, pasukan Rusia tiba di Kazakhstan atas permintaan Tokayev, di tengah upaya menumpas aksi protes itu.
Suara tembakan senapan mesin bergema di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, seiring korban jiwa terus bertambah.
Pasukan tentara bentrok dengan pendemo di Kazakhstan.(tangkap layar Youtube)
Di alun-alun utama, gedung-gedung pemerintah terbakar dan pasukan keamanan menekan ratusan demonstran.
Dalam sebuah pidato di saluran TV pemerintah pada hari Rabu (05/01), Tokayev meminta bantuan kepada Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia untuk memadamkan protes.
Blok tersebut mencakup Rusia, Kazakhstan dan negara-negara bekas Soviet yaitu Belarus, Tajikistan dan Armenia.
Pasukan yang dikirim ke Kazakhstan dilaporkan berjumlah sekitar 2.500 tentara.
CSTO mengatakan tentara-tentara itu adalah pasukan penjaga perdamaian dan akan melindungi instalasi negara dan militer.
Mereka akan tinggal di negara itu selama beberapa hari atau minggu, lansir kantor berita Rusia RIA
Kementerian Luar Negeri AS mengatakan sedang memantau dengan cermat pengerahan pasukan Rusia.
"Amerika Serikat dan, terus terang, dunia akan mengawasi setiap pelanggaran hak asasi manusia," kata seorang juru bicara.
Pasukan keamanan bentrok dengan pengunjukrasa di Kazakhstan.(tangkap layar Youtube)
"Kami juga akan mengawasi tindakan apa pun yang mungkin menjadi dasar untuk penyitaan institusi-institusi Kazakh."
PBB, AS, Inggris, dan Prancis telah meminta semua pihak untuk menghentikan kekerasan.
Sementara itu Dubes Indonesia di Kazakshtan, Fadjroel Rachman, meminta para WNI di negara tersebut untuk selalu waspada, menjauhi kerumunan, dan tidak bepergian ke luar rumah kecuali untuk hak-hal penting.
"Ada 141 orang WNI di Kazakshtan," kata Fadjroel yang dilansir BBC News Indonesia.(tri)
