Waduh! DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan, Ariza: Gak Apa-apa Program Pengendalian Banjir Masih Banyak

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran pembuatan sumur resapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memilih untuk tidak mempersoalkan lebih lanjut terkait anggaran sebesar Rp. 330 milliar yang dicoret oleh DPRD.

Menurutnya, DPRD memiliki pertimbangan tersendiri perihal pembangunan sumur resapan. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap berupaya untuk merealisasikan program pengendalian banjir di Jakarta dengan menggunakan atau melalui pos anggaran lainnya.

"Ya enggak apa-apa, program pengendalian banjir di Jakarta kan banyak. Dewan punya pertimbangannya sendiri soal sumur resapan kenapa dicoret anggarannya. Enggak apa-apa itu pelajaran bagi kita semua juga Dinas Sumber Daya Air (SDA). Ke depannya kita harus lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi," kata Wagub yang akrab disapa Ariza tersebut, Kamis (6/1/2022).

Dia mengklaim, bahwa pada dasarnya, keberadaan sumur resapan di Jakarta membawa banyak manfaat. Karenanya, di kemudian hari mendatang, ia berharap DPRD dapat melihat benefit yang dihasilkan dari proyek pengendali banjir tersebut.

"Mungkin ada beberapa yang masih kurang, dari 28 titik ada 1 sampai 3 lah yang salah. Kalau dipresentasikan kan kecil sekali, tetapi kami terima bahwa dewan menganggap ada yang kurang ya kami terima," ungkapnya.

"Untuk kontraktor harus bisa ambil hikmah atas kejadian ini, karena ini risiko yang harus diterima sebagai dinas," sambung Ariza.

"Mudah-mudahan ke depan, semoga DPRD melihat dan merasakan dulu manfaatnya yang sekarang meski kecil sudah kita rasakan manfaat dari adanya sumur resapan. Hadirnya sumur resapan belakangan ini kan cukup bermanfaat, genangan-genangan air yang tadinya banyak sekarang mulai berkurang jumlahnya. Mungkin satu dua yang ambles itu banyak faktor, ada human error, ada masih sementara dan lain sebagainya," tukas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Untuk diketahui, anggaran yang dicoret sebesar Rp. 330 miliar oleh DPRD tersebut berada di Dinas SDA DKI Jakarta.

Awalnya, dalam pembahasan di Komisi B, DPRD menyepakati nilai anggaran Rp. 122 milliar. Namun sayangnya, saat anggaran yang telah disepakati secara arbitrer tersebut dibawa ke Badan Anggaran, nominal tersebut kembali dicoret. (Cr10).