ADVERTISEMENT

Kebut Program Jakpreunuer, Serapan Anggaran 2021 Dinas PPKUKM DKI Capai 96,88 Persen

Jumat, 7 Januari 2022 15:03 WIB

Share
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo. (foto: ist)
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo. (foto: ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mampu melakukan penyerapan anggaran dengan sangat baik di tahun 2021 dengan capaian 96,88 persen.

Kepala Dinas PPUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di Dinas PPKUKM sebesar Rp 238.424.203.537.

"Kami bersyukur program-program yang sudah dirancang dapat terealisasi dengan baik, sehingga serapan anggaran juga bisa maksimal, mencapai Rp230.974.477.200," ujarnya, Jumat (7/1/2022).

Ratu menjelaskan, sepanjang tahun 2021, Dinas PPKUKM DKI Jakarta juga terus melakukan pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha melalui program Jakpreneur.

"Jumlah pendaftar (P1) Jakpreneur di Dinas PPKUKM per 31 Desember 2021 mencapai 221.963," terangnya.

Menurutnya, sebanyak 143.856 pendaftar telah mengikuti pelatihan (P2); 138.516 Jakpreneur sudah mendapatkan pendampingan (P3); dan 122.585 sudah memasuki tahap perizinan (P4).

"Untuk tahap pemasaran (P5) sudah ada 31.088 Jakpreneur; pelaporan keuangan (P6) berjumlah 23.860 dan permodalan (P7) sudah mencapai 3.453 Jakpreneur," ungkapnya.

Ia menambahkan, kinerja baik juga diraih Dinas PPUKM DKI Jakarta di tahun 2021 dengan mendapatkan predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Pada tahun lalu kami mendapatkan nilai 94,20. Kita akan terus tingkatkan lagi," ucapnya.
Ratu menuturkan, dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Dinas PPKUKM mendapatkan skor 99,29 persen.

Penilaian ini mengacu pada delapan indikator utama yakni, Manajemen Perubahan; Deregulasi Kebijakan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT