Pakar Hukum Tata Negara Ikut Menyoroti Kasus Mafia Tanah di BPN Depok

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kasus mafia tanah yang terjadi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, menjadi perhatian banyak pihak.

Salah satunya adalah pakar Hukum Tata Negara, Dr Fahri Bachmid yang menyoroti masalah itu dan akan ikut terjun untuk memberikan masukan terhadap kasus yang kini tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Menurut Fahri, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Ida Farida sebagai penggugat melawan Kepala Kantor BPN Kota Depok, memang saat ini tengah berlangsung di PTUN Bandung.

"Dalam Perkara Nomor: 101/G/2021/PTUN.BDG., diketahui rangkaian persidangan, sudah digelar agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti dokumen," katanya, Senin (3/1/2022).

Menurut mantan Kuasa Hukum Presiden Jokowi dan KH. Ma’aruf Amin pada saat sengketa Pilpres 2019 ini, dirinya pun akan ikut hadir sebagai saksi ahli di persidangan yang akan digelar Kamis (6/1/2022) mendatang.

Ia akan menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. "Mudah-mudahan dengan masukan yang nantinya akan saya sampaikan bisa menjelaskan semua permasalahan yang ada," ungkapnya.

Ketika disinggung apakah dari kasus itu disinyalir ada mafia tanah di kantor BPN Depok yang terlibat. Dr Fahri mengaku tak bisa menjelaskan masalah tersebut.

"Karena aspek hukum yang saya lihat ini tata usaha, jadi tidak melihat aspek yang ada pidana. Tentunya saya sebagai ahli tidak melihat fakta, meski ada dua alat hukum namun yang melihat hal tersebut adalah penyidik," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, dugaan aksi mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Pasalnya, dengan mudahnya si oknum petugas mengeluarkan sertifikat tanah, padahal lahan tersebut masih dalam proses persidangan.

Kasus inilah yang dialami seorang ibu bernama Farida, 56, yang menjadi korban para mafia tanah. Sebuah lahan yang ada di kawasan Sawangan, Depok, dan ia miliki dengan bukti kepemilikan SK Kinag, ternyata direbut setelah sebelumnya dinilai cacat administrasi sehingga dibatalkan.