POSKOTA.CO.ID - Masyarakat Indonesia diimbau mewaspadai keberadaan pasukan siber yang dapat memengaruhi opini publik dan mengancam demokrasi.
Hal ini disampaikan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Herlambang P Wiratraman.
“Tren pasukan siber ini akan semakin terorganisasi untuk memengaruhi opini publik, perasaan publik, dan itu justru sangat berbahaya bagi demokrasi,” katanya.
Dia menuturkan ini dalam webinar nasional bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2021 Penegakan Hukum: Peluang dan Tantangan ke Depan” pada Senin (27/12/2021).
Dilansir dari Antara, Herlambang P Wiratraman yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa Riset Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan pasukan siber tersebut telah ada sejak tahun 2012 di Indonesia.
LP3ES menemukan adanya pasukan siber yang memengaruhi opini publik saat pemilihan gubernur di Jakarta. Ada pula isu politik identitas yang dibawa pasukan siber pada tahun 2017 dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Herlambang, fenomena keberadaan pasukan siber tersebut merupakan wujud represi media dan hukum di masa-masa ketika dunia memasuki era manipulasi.
Kebohongan, kontra narasi, dan tindakan-tindakan yang menghambat ataupun mendangkalkan informasi bermunculan di era manipulasi.
“Jadi, tidak mengejutkan muncul fenomena pasukan siber, industri hoaks, buzzer, dan aktor-aktor yang menyangkal informasi,” ujar dia.
Fenomena tersebut berdampak pada munculnya disinformasi yang membahayakan. Contohnya, dalam konteks pandemi COVID-19.
Pasukan siber yang memengaruhi opini publik untuk menyangkal adanya virus COVID-19 justru dapat membahayakan nyawa warga Indonesia.
Herlambang juga menuturkan pasukan siber dapat melanggar hak-hak dasar warga, termasuk hak atas informasi publik.
Dia pun mengimbau masyarakat perlu waspada dan senantiasa mencermati segala informasi yang diperoleh. ***
.png)
