Kembali Terpilih jadi Ketum FKPPI, Begini Keinginan Pontjo Sutowo

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (KB FKPPI) baru saja menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-X di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021) hingga Rabu (22/12/2021).

Dalam Munas tersebut Pontjo Sutowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum KB FKPPI Periode 2021-2026.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader KB FKPPI, melalui Munas-X ini telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026," kata Pontjo dalam sambutannya, Rabu (22/12/2021).

Pontjo pun merasa mendapatkan kehormatan lantaran kembali dipercaya memimpin FKPPI yang kini berusia 43 tahun. Kehormatan tersebut, kata dia, akan dibarengi dengan tanggung jawab dalam membesarkan FKPPI dalam bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.

"Ini merupakan suatu kehormatan, dan bagi saya, 'noblesse oblige', kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab," katanya.

Sebagai sebuah Ormas, Pontjo pun berpesan, FKPPI jangan pernah membuat gaduh. Energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI sebaiknya digunakan untuk bela negara, bukan untuk membuat gaduh atau meresahkan masyarakat.

"Jadi kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara," katanya.

Pontjo mengatakan salah satu tekad FKPPI yang harus terus diperjuangkan adalah berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks.

Tidak hanya itu, FKPPI kata dia harus memiliki kepekaan terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antar masyarakat yang dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.

"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi tidak saja dalam mengisi pembangunan, melainkan juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membela kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara," imbuhnya.