Ratas Tingkat Menteri, Wapres Ma'aruf Amin Minta Upaya Pengurangan Kemisikinan Ekstrem Tetap Mengacu Rumusan 

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan saat ini tetap mengacu pada road map (panduan) yang sudah dirumuskan untuk tahun 2021-2024.

"Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan saat ini baik oleh kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah, maupun
dunia usaha tetap mengacu pada road map yang telah dirumuskan," terang Wapres.

Itu disampaikan Wapres dalam pengarahannya saat memimpin rapat terbatas dengan para menteri yang membahas evaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/12/2021).   

Hadir dalam rapat itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan sejumlah menteri lainnnya, termasuk Kepala Staf TNI-AL Laksamana Yudo Margono.

Wapres menambahkan berdasarkan road map tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama, yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.

Wapres menjelaskan untuk tahun 2021, telah ditetapkan 35 kabupaten prioritas di tujuh provinsi dan pada tahun 2022 diperluas menjadi 212 Kabupaten/Kota prioritas.

"Salah satu quick response (respon cepat) dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada tahun 2022," tutur Wapres.

Sebelumnya, Wapres telah memimpin rapat di tujuh provinsi yang wilayahnya masuk dalam 35 kabupaten prioritas yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu Wapres juga memantau langsung upaya konvergensi anggaran serta penyaluran penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas.

Dalam rapat itu, Wapres memberikan arahan tentang pengurangan kemiskinan ekstrem juga menyasar kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir.