JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyebut bahwa berdasarkan data, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrem di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai.
"Apabila potensi kelautan di daerah pesisir dapat dikelola dengan baik, besar kemungkinan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan," terang Wapres.
Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) di kediaman resminya, di jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis sore (2/12/2021).
“Kita bisa jadikan satu, pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir,” ujar K.H. Ma’ruf Amin.
Wapres juga meminta ISKINDO menyiapkan konsep ekosistem pengelolaan potensi kelautan yang nantinya akan dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait.
"Saya butuh [konsep] pembangunan ekosistemnya [lebih detail] seperti apa. Supaya benar-benar menjadi potensi bagi Negara kita ini. Saya yakin kalau kita bisa mengembangkannya, bisa baik untuk semua,” pungkas Wapres.
Sedangkan Ketua Umum DPP ISKINDO Riza Damanik melaporkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pihak industri.
Selain itu, lanjut Riza, belum adanya standar pendapatan bagi para ahli kelautan serta akses pembiayaan untuk pengembangan di bidang kelautan yang masih sangat kecil turut menjadi faktor rendahnya pengembangan potensi kelautan di Indonesia.
Oleh karena itu, Riza menyampaikan tiga masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Kongres Nasional III ISKINDO pada September yang lalu. Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi profesi ahli kelautan.
"Lembaga ini perlu didirikan mengingat saat ini, sekitar 3 ribu alumni sarjana kelautan yang lulus tiap tahunnya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga asing," papar Riza.
Ia menambahkan ini untuk memastikan sarjana-sarjana kita bisa mendapatkan sertifikasinya dalam rangka mengelola potensi kelautan di dalam dan luar negeri.
Kedua, urai Reza, perlu adanya bursa tenaga kerja untuk menghubungkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan dengan para user pengelola potensi kelautan. Dan yang ketiga, lanjutnya, perlu adanya afirmasi untuk menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang kelautan.
Hadir dalam acara itu, Ketum DPP ISKINDO, tampak hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal ISKINDO Ady Candra dan Dewan Pakar Hawisma Tupang serta Muhammad Ilyas.
Sementara dalam pertemuan siang itu, Wapres di damping oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (johara)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.webp)
