Ciptakan Harmonisasi Pendidikan, Sesditjendiktiristek: PTS Jadi Objek Pajak Harus Ada Pemilihan Kampus

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Sesditjendiktiristek) Kemendikbudristek Paristiyanti Nurwardani mendorong agar dilakukan adanya pemilahan objek pajak pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

"Perlu dilakukan pemilihan dan pemilahan kampus swasta yang mana yang seharusnya menjadi objek pajak dan mana yang tidak," ujar Paristiyanti dalam dialog 'PTS Jadi Objek Pajak, Tepat atau Perlu Revisi?' yang diselenggarakan Universitas YARSI secara daring, Selasa (30/11/2021).

Sebelum Covid-19, kondisi perguruan tinggi swasta (PTS) sebagai bagian kelompok jasa penyelenggara pendidikan akademi sudah mengalami kesusahan dalam keuangan.

Kini pandemi Covid-19 masih menempel di Indonesia, entah kapan berakhir, menjadikan keuangan PTS babak belur.

Bagi badan penyelenggara PTS umumnya berbentuk yayasan, beban pajak harus ditanggung sebelum covid-19 sudah memberatkan. 

"Seperti Pajak Penghasilan, Yayasan sebagai wajib bayar Pajak Penghasilan, Yayasan sebagai Wapu PPh, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), serta berbagai peraturan daerah tentang PBB," katanya.

PTS sebagai lembaga pendidikan swasta ini  tidak semuanya memungut biaya mahal. Ada PTS menampung dan menyasar menengah bawah. 

"Sementara perguruan tinggi negeri (PTN)  yang sudah dapat dana dari negara, kini sudah ada mengutip biaya kuliah sangat mahal seperti program khusus  internasional. Tapi bebas pajak. Karena PTN anak kandung negara," katanya.

"Bagi PTS, PBB mempunyai  persoalan yakni perbedaan antara satu kota atau kabupaten dengan  lainnya, padahal kota atau kabupaten terletak di satu provinsi. Tentu hal itu menjadi beban tersendiri bagi PTS yang terletak di sebuah wilayah terpencil," katanya. 

Dia memberikan contoh bagaimana di Amerika Serikat, perguruan tinggi adalah entitas yang bebas pajak.