Fraksi Penggulir di DPRD Minta Gubernur Anies Terbuka Terkait Anggaran Formula E

Lalu, BUMD PT Jakpro melakukan negoisasi ulang dan berhasil menurunkan beban biaya commitment fee menjadi Rp560 miliar selama tiga tahun penyelenggaraan.

Ima heran, kenapa biaya commitment fee awal begitu besar dan saat ini DKI bisa menurunkan kewajiban pembayaran semudah itu.

"Seharusnya di sini aparat penegak hukum sudah bisa melihat kecurigaan, kok bisa yang tadinya Rp2,4 triliun bisa turun Rp560 miliar. Kalau kita lihat, di negara lain tidak ada yang bayar commitment fee setinggi di DKI Jakarta. Seharusnya bisa ada penemuan-penemuan kenapa bisa tinggi," cecar Ima.

"Kita cuma mau bertanya kok, Yang kita ingin tanyakan ini hal-hal yang memang seharusnya gubernur bisa jawab. Toh, kalau ini memang penting, berdampak ke masyarakat, kan kita juga bisa bantu," lanjutnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PSI  DPRD DKI Jakarta, mengatakan akan ada penjadwalan ulang dari Badan Musyawarah untuk kembali melaksanakan rapat paripurna interpelasi yang sempat tertunda.

"Cuma mungkin kita baru bisa mulai pekan depan, karena pada minggu lalu itu kami juga paralel bahas APBD perubahan dan lanjut pembahasan APBD 2022," ujarnya saat dikonsumsi. 

Ditegaskannya, rapat paripurna Interpelasi Formula Eharus diselesaikan.

Menurut dia keputusan akhir apakah akan disetujui atau tidak, harus dilakukan melalui mekanisme paripurna. 

"Ambil keputusannya di sana, fraksi-fraksi yang ingin menolak ya silakan tolak di sana agar kita bisa fokus untuk hal-hal lainnya, gitu," tegasnya. 

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait ajang balap Formula E pada 26 Agustus lalu.