Akibat Mahalnya Biaya Politik

Senin, 22 November 2021 07:00 WIB

Share

“Pejabat yang langsung dipilih rakyat, mestinya lebih amanah. Bukan menggunakan kekuasaannya, mengelabui rakyat untuk memperkaya diri sendiri” – Harmoko.
 
Biaya politik mahal, tidak terbantahkan lagi.

Menjadi kontestan dalam pilkada perlu dana besar, sedikitnya Rp30 miliar untuk maju sebagai calon bupati.

Calon gubernur, perlu menyiapkan Rp100 miliar.

Pastinya angka tersebut adalah minimal guna memenuhi kebutuhan dasar (biaya resmi) seperti kampanye, kebutuhan logistik penunjang kampanye, dan saksi.

Belum lagi biaya tidak resmi seperti mahar politik dan money politics yang jumlahnya relatif variatif.

Semakin luas cakupan wilayah dan jumlah penduduknya serta kian tinggi potensi sumber pendapatan daerahnya, akan bertambah mahal biaya politik yang dikeluarkan.

Seorang pimpinan parpol besar pernah mengatakan biaya membayar saksi di daerah lumbung suara, mencapai miliaran rupiah.

Di wilayah Jawa misalnya, digelontorkan lebih dari Rp10 miliar untuk membayar saksi guna memastikan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS berjalan adil.

Jika setiap provinsi minimal terdapat 100.000 TPS, setiap TPS dijaga 1 saksi dengan honor Rp300 ribu, maka didapat angka Rp30 miliar.

Mestinya dana sebesar itu dapat dipangkas, jika kader parpol yang mengawal pilkada mulai dari TPS hingga hasil akhir.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar