Fadli Zon Sering Sindir Jokowi, Barikade 98 'Semprit' Prabowo: Tidak Ada Manfaatnya

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kritik keras disampaikan Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Bahkan Benny menyebut bahwa bergabungnya Ketum Partai Gerindra itu dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin adalah sesuatu yang sejak awal disesali oleh kawan-kawan Barikade 98.

"Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi Ma'ruf amin," ujar Benny Rhamdani dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2021).

Benny melanjutkan sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 23 Oktober 2019 lalu, hingga kini pendukung Prabowo tetap melakukan serangan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sikap Fadli Zon ini, bahkan sejak awal Prabowo diberi posisi sebagai Menhan RI, dan satu kursi (menteri) lainnya ditempati kader partai Gerindra, Fadli Zon terus melakukan serangan kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

"Bahkan terkadang serangan-serangan Fadli Zon ini adalah serangan yang mengarah kepada pribadi Jokowi dengan melemparkan berita bohong, cenderung menghasut masyarakat," katanya lagi.

Padahal, Benny, menambahkan, jika hanya kritik terhadap pemerintahan, Barikade 98 menghormati siapapun termasuk kepada partai politik yang bukan menjadi bagian pendukung pemerintah.

"Kami ingin buktikan, hingga hari ini kami tidak pernah mempersoalkan kritik Partai Demokrat, tidak pernah mempersoalkan kritik dari PKS. Tidak pernah kami mengomentari kritik-kritik partai yang tidak menjadi bagian pemerintah," tegas Benny.

Benny lantas menjelaskan alasan pihaknya harus mempersoalkan sikap Fadli Zon tersebut.

"Karena ia adalah kader Partai Gerindra. Dan Gerindra serta Prabowo saat ini menjadi bagian koalisi pemerintah, yang konsekuensi logis ketika sudah menjadi bagian koalisi harus memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah," tuturnya.

Benny pun menegaskan, dalam pandangan Barikade 98, sudah menjadi konsekuensi bagi setiap partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintah, seluruh jajaran pengurus dan kader partai itu wajib mendukung penuh semua kebijakan pemerintah.