BEKASI,POSKOTA.CO.ID - Wakil Gubernur Jawa Barat, meninjau lokasi perumahan Bumi Nasio Indah, dimana beberapa hari lalu mengalami banjir akibat hujan deras serrta jebolnya tanggul kali Cakung, Kamis (04/11/2021) sore.
Dalam kesempatan tersebut, terucap janji Wagub Uu Ruzhanul pada warga Bumi Nasio Indah Jatiasih.
Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan bersamaan jajaran pemerintah Kota Bekasi, Pemrov Jawa Barat, dan BBWS akan membuat embung.
"Akan diusahakan membuat embung sebelum air datang kesini, ada lahan kosong di sawah milik salah satu perusahaan trans," ungkap Uu di lokasi perumahan Bumi Nasio Indah, Kamis (04/11/2021) sore.
Dalam upaya melakukan pembuatan embung tersebut, pihaknya akan mulai bergerak pada hari Senin mendatang, untuk melihat survei tanah, bangunan atau fasilitas umum yang dapat dibeli untuk dapat membuat embung.
"kami hari senin akan datang dengan pemkot Bekasi, Pemprov Jawa Barat, BBWS, dan lain lain untuk menghadap, akan meminta (mencari) tanah bisa dibeli ataupun apa saja faslitas umum untuk bikin embung," ungkapnya.
Adanya embung yang direncanakan bertujuan jika turun hujan, maka air tidak akan langsung memasuki rumah, namun akan tertampung terlebih dahulu oleh Embung.
"Jadi pada saat hujan turun air tidak langsung masuk ke rumah warga lewat selokan yang ada, tapi tertampung dulu dengan embung yang ada, jadi itu langkah langkah yang akan dilaksanakan dengan berkolaborasi antara Pemkot Bekasi, BBWS dan Pemprov Jabar agar tidak terjadi lagi banjir," paparnya.
Tonton juga video “Pulang Mancing Ikan, Warga Termukan Granat Aktif di Tumpukan Tanah”. (youtube/poskota tv)
Dikatakan nya proses realisasi pembuatan embung tersebut melalui beberapa tahap, sementara alat berat telah disediakan dan hanya menunggu proses eksekusi dilokasi pembuatan embung.
Kendati demikian hal itu tetap dianalisa sesuai dengan payung hukum yang ada, dan tidak asal melakukan pengeksekusian.
" Sekarang sudah datang alat berat tinggal eksekusi, kemudian nanti ada tahapan tahapan selanjutnya sesuai dengan aturan yang ada, karena pemerintah tidak bisa melakukan sebuah kebijakan tanpa adanya payung hukum, kita berat sekalipun kita ingin cepat payung hukum harus tetap dijalankan," pungkasnya. (ihsan fahmi)
.jpg)
.jpg)
