Terpilihnya Jenderal Andika Perkasa Sebagai Calon Panglima TNI Lebih Kepada Selera Presiden Jokowi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Terpilihnya nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, lebih kepada selera dan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Ujang Komarudin yang dihubungi di Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review mengungkapkan, dipilihnya Andika sebagai calon Panglima TNI menandakan tak adanya rotasi antar-matra di tubuh TNI dalam menentukan pucuk pimpinan.

"Sebab seharusnya jabatannya Panglima TNI, setelah Pak Hadi Tjahjanto (Panglima TNI sekarang dipegang oleh TNI Angkatan Laut,"  tegas Ujang.

Ia menilai  posisi Panglima TNI ini kan  memang jabatan politis karena bisa saja mengesampingkan giliran jabatan tersebut. "Itulah keputusan politik  yang diambil presiden dengan memilih orang dekatnya," terang Ujang.

Ujang menilai mungkin Jokowi merasa nyaman dengan memilih Andika, apalagi Hendropriyono yang merupakan mertua dari Andika adalah tim sukses pemenangan Jokowi sebagai presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang lalu.

Ujang juga tidak mengkhawatirkan adanya perpecahan di tubuh TNI dengan tidak berlakunya rotasi antar-jemput, karena TNI akan menerima apapun yang sudah menjadi keputusan.

Namun, menurut Ujang, Andika setelah menjadi Panglima TNI nanti dapat merangkul semuanya. Hal lain yang menjadi tugas pokok dari TNI adalah menjaga NKRI, dan tidak terjebak dalam kepentingan politik manapun.

Andika juga disarankan untuk membawa TNI dekat kepada rakyat, khususnya dalam peran sosial, membantu masyarakat membantu jembatan yang rusak, atau perbaikan sarana dan prasarana masyarakat

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal untuk mengisi posisi panglima TNI. Hal itu sebagaima tertuang dalam surat presiden (surpres) yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (3/11) di Gedung DPR RI, Jakarta. (*)