JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), untuk hadir sebagai tamu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 mendatang.
Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Pangeran MBZ yang digelar di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada Rabu (3/11/2021).
"KTT G20 tahun depan akan diselenggarakan di Bali 30-31 Oktober 2022. Saya telah berencana mengundang Yang Mulia sebagai tamu presidensi Indonesia tahun depan. Saya sangat berharap Yang Mulia dapat menerima undangan saya ini," ujar Presiden Jokowi.
Di hadapan Pangeran MBZ, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger".
Selama presidensi, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu yaitu digitalisasi dan transisi energi untuk memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau bagi semua, keuangan inklusif khususnya bagi UMKM, perempuan, dan kelompok marginal, serta investasi untuk ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel Emirates Palace menyampaikan bahwa Putra Mahkota menyambut baik undangan Presiden Joko Widodo tersebut.
"UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia," ujar Menlu.
Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan antara kedua pemimpin berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam. Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan.
Isu lain yang dibahas kedua pemimpin yakni mengenai travel corridor arrangement (TCA). Indonesia telah memiliki TCA dengan PEA sejak 29 Juli 2020 yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi.
Tonton juga video Gugat PSI Rp1 Triliun, Viani: Jika Menang Uangnya buat Bikin Pusat UMKM”. (youtube/poskota tv)
Menurut Menlu, dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat.
"Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan," ucapnya.
.jpg)
.jpeg)
