ADVERTISEMENT

DPRD DKI Heran Program Gubernur Anies Malah Tidak Diusulkan Anak Buahnya Sendiri, Kok Bisa Ya?

Selasa, 2 November 2021 10:24 WIB

Share
Anggota DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim saat rapat pra APBD DKI Jakarta 2022. (deny)
Anggota DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim saat rapat pra APBD DKI Jakarta 2022. (deny)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim mempertanyakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tidak memasukan sejumlah program Gubernur Anies Baswedan di tahun 2022.

Hal itu dikatakan Afni usai rapat pra pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun 2022 di Grand Cempaka, Senin (1/11/2021).

Menurut lnya, dalam kondisi new normal seperti sekarang ini, sudah seharusnya kebijakan eksekutif yang dikeluarkan lebih mengarah pada penguatan perekonomian. Salah satunya penarikan retribusi, termasuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana janji gubernur.

“Ini malah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) gubernur dan pelayanan masyarakat terkait janji gubernur dan Kegiatan Straregi Daerah (KSD) gubernur pun tak diusulkan anggarannya oleh Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Afni pun mencontohkan, anggaran yang tak diusulkan seperti, traffic system yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Kemudian, pembangunan pelabuhan, pengadaan bus sekolah, hingga pengadaan kapal angkutan bagi warga Pulau Sabira, di Kepulauan Seribu.

“Untuk itu, tadi saya minta rapatnya untuk di skor supaya Dishub bisa menghitung ulang apa alasannya ketika KSD, janji Gubernur dan RPJMD  tidak diusulkan,”ungkapnya.

Afni juga menyoroti, Dishub DKI justru malah menaikan anggaran disejumlah kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting. Misalnya pembelian kaca cembung di suku dinas di wilayah Jakarta.

“Itu kan (kaca cembung) nggak masuk KSD dan urgensinya kurang karena kita harus mengutamakan tiga poin, yaitu RPJMD, KSD dan janji Gubernur,”tegasnya.

Kata dia, disisa masa jabatan Anies yang tinggal setahun lagi, janji-janji politiknya untuk melayani masyarakat harus segera diselesaikan. Karena itu, tidak ada alasan bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta tak mengusulkan program di RPJMD, KSD dan janji Gubernur.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5,9 triliun di tahun 2022 mendatang. Lantaran sejumlah kegiatan harus diubah, pagu anggaran Dishub DKI belum disepakati.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT