"Maka dari itu, sempat kemarin Agustus, kami bertemu dengan beliau (Rahmat Effendi) tatap muka langsung dengan perwakilan. Tapi malah membenturkan kami ke para peserta peserta umum (CPNS), kan itu gak nyambung dengan apa yang ditandatangani beliau itu, jadi kami meminta beliau untuk menjadi PNS," ungkapnya.
Dalam keterangan tertulisnya, FPHI menyatakan bahwa FPHI terpanggil untuk mengingatkan dan konfirmasi apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara calon wali kota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2018-2023.
"Dengan kami pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN pada tangggal 13 Juni 2018 telah melakukan momentum yang sangat penting untuk kami pendidikan dan tenaga kependidikan Non ASN Kota Bekasi yang dalam naungan organisasi FPHI, yang diwakili oleh ketua bapak Firmansyah.S.Pd dengan calon Walikota Bekasi 2018-2023 Rahmat Effendi."
1. Objek kesempatan pemberian dukungan oleh para pihak dalam pemiihan kepala daerah periode 2018/2023.
2. Pemberian Peningkatan status dari honorer menjadi CPNS sejak satu tahun terpilih sampai satu periode lima tahapan dengan skema tahun pertama, 25 honorer melalui FPHI dan seterusnya.
"Tahapan kedua 25, Tahap Ketiga 25, tahap keempat 25 dan terakhir tahap kelima 20 orang," ucap Firmansyah dalam keterangan tertulisnya.
Hingga berita ini dimuat, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, belum terlihat menemui massa aksi yang berada di depan gerbang gedung pemerintah kota Bekasi. (Kontributor/Ihsan Fahmi)
