Kedua partai membahas sejumlah isu aktual yaitu terkait ancaman ideologi yang ingin mengubah Pancasila, upaya kebhinekaan, penanganan Covid-19, hingga wacana Amandemen UUD 1945.
Menurut Yussuf, Indonesia adalah negara besar, negara maritim, dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduknya yang besar dengan segala permasalahannya, tidak mungkin dapat dikelola oleh hanya satu partai, dua partai atau tiga partai penguasa saja.
“Menghadapi persoalan bangsa yang sedemikian besar dan rumitnya, tidak ada pilihan lain bagi kita bangsa indonesia, kecuali seluruh komponen bangsa, partai politik, organisasi masyarakat, civil society dan semua lapisan masyarakat harus bersatu padu, bahu membahu, saling mendukung dan gotong royong dalam membangun bangsa yang besar ini,” bebernya.
Sambung dia, agar dicapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan ramalan price water cooper, bahwa indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 5 di dunia pada tahun 2030 dan nomor 4 di dunia pada tahun 2050.
Soal isu Amandemen UUD 1945, PKP menghendaki adanya kaji ulang UUD 1945, termasuk kajian yang mendalam tentang GBHN dan masa jabatan Presiden.
“Namun kami mengingatkan adanya adagium Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Inilah yang menyebabkan, sikap politik PKP yang mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk menolak jabatan Presiden lebih dari dua kali,” tegasnya. (ilham)
