Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi Harus Serius Tangani TPST Bantargebang, Dampak Negatif Besar

BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Warga yang terdampak pada pembuangan sampah di PTSP Bantargebang, Bekasi, menyebut bahwa uang kompensasi tidaklah sebanding dengan dampak buruk bagi warga di sekitar wilayah tersebut.

Salah satunya yaitu Bagong Suyoto. Dirinya mengakui ikut perkembangan penyebaran informasi terkait Kontrak kerja sama TPST Bantar Gebang DKI Jakarta dengan Kota Bekasi.

Namun, diakui Bagong, sejuah ini hal yang selalu mencuat ke permukaan yaitu hanyalah uang bau atau kompensasi. Namun tidak dengan dampak dampak dikemudian hari.

"Selama ini yang menonjol hanyalah uang kompensasi yah, jadi istilahnya rakyat itu uang bau yah," tegas Bagong.

Dijelaskan oleh Bagong, bahwa terdapat usulan bahwa satu kelurahan dapat uang kompensasi, dimana sebelumnya ada tiga kelurahan.

"Jumlah yang yang dapat yaitu 18 ribu KK ditambah (6 ribu kk kelurahan Bantargebang), untuk yang ketiga kelurahan, yaitu Cikiwul, Ciketing udik, dan sumur batu, normal Rp300 ribu lah, lalu ada yang bilang Rp350 ribu per KK, nah untuk kelurahan yang baru ini hanya dapat setengahnya yaitu, Rp150 ribu per KK," paparnya.

Meski dikatakan bahwa uang bau tersebut naik, namun dalam kenyataan tidak sesuai dengan dampak yang terjadi, dimana masyarakat salah satunya kesulitan mendapatkan air bersih.

"Mau beli air saja susah, airnya (bersih) kurang, apalagi yang keluarga nya banyak, mangkanya kita meminta bahwa Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi serius untuk menangani sampahnya apalagi sampahnya sudah overload sudah mencapai lebih dari 50 meter," keluh Bagong.

Dimana dalam melakukan upaya pengerukan dan meminimalisir adanya tumpukan sampah yang overload, harus membutuhkan teknologi canggih.

"Teknologi insinerasi, plasma fasilita, untuk plasma fasilita itu pengurangan nya bisa 100 persen, nah ini macam teknologi ini harus dicoba pengurangan sampah," papar Bagong.