Rian juga meminta kepada semua pihak khususnya DPRD DKI Jakarta tidak asal ngoceh dan bisa melukai atlet-atlet yang sudah berjuang maksimal di PON Papua.
"Kasihan atlet, itu DPRD dan pengamat yang mendadak paham olahraga kenapa pada ngoceh aneh-aneh. DPRD kan ada anggaran studi banding, coba itu Komisi E cek ke Jabar dan daerah lain soal pembinaan atlet tingkat kota/kabupaten," tukasnya.
Rian menambahkan, kekurangan anggaran pembinaan atlet bisa menjadi pemicu terbesar kenapa DKI kesalip Jabar.
"Belum lagi saya dengar Jabar itu konsultan di PON Papua. Artinya banyak faktor yang diuntungkan oleh Jabar," ucapnya.
Walau anggaran pembinaan atlet kalah besar dari Jabar kata Rian, DKI memberikan honor lebih besar kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih yang tergabung dalam pelatihan daerah (pelatda).
Misalnya, untuk pelatih menerima honor bulanan Pelatda Lapis I sekitar Rp 10.000.000, asisten pelatih Rp 7.750.000 dan atlet Rp 7.500.000.
"Belum lagi atlet Lapis II DKI juga digaji dengan kisaran Rp 4 juta per bulan. Artinya, dana Rp 410 miliar itu terpotong banyak buat honor. Dan honor atlet di Jabar itu lebih kecil dari DKI," ungkap Rian.
Lagi-lagi Rian mengingatkan kepada DPRD agar jeli dalam ngoceh. "Kalau ngoceh itu Dewan harus cerdas dan jangan cuma teriak-teriak tanpa data, mereka kan dewan harusnya cerdas dong. Saya bingung kok bisa Gerindra tunjuk Rani jadi ketua fraksi dan Iman jadi ketua komisi," sindir Rian. (bu)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
