Komisi IV DPR Minta Pemerintah Berkomitmen Tak Impor Beras Lagi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IV DPR  Andi Akmal Pasluddin menyoroti masalah ekspor  beras Indonesia yang  meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren yang sama. 

Politisi PKS ini  mengingatkan pemerintah agar berkomitmen tidak impor beras hingga dua tahun, karena pemerintah sendiri yang mengklaim ketersediaan pangan cukup dan solid untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia.

"Saya menaruh harapan besar kepada Kementerian Pertanian khususnya, meskipun anggarannya telah berkurang lebih setengah dibanding dari tahun 2015 silam. Begitu strategisnya sektor ini, menjadi harapan bangsa ini seiiring dengan kemampuan negara kita yang memiliki potensi besar sebagai penghasil pangan untuk seluruh masyarakat Indoensia," tutur Akmal,  Rabu (13/10/2021).

Akmal mengatakan, Pemerintah perlu mengevaluasi bahwa tahun 2021 ini masih ada importasi beras yang terjadi meski di rapat-rapat antara DPR dengan pemerintah termasuk Bulog, tidak ada importasi beras tahun 2021.

Akmal menegaskan,  berdasarkan data yang ia peroleh, Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai 18,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp266,4 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2021, realisasi nilai impor pada Juli mengalami penurunan 38,6 persen, di mana nilai impor beras pada Juni 2021 mencapai 30,12 juta dolar AS.

Impor beras yang dilakukan Indonesia pada Juli 2021 terbanyak diimpor dari India dengan volume mencapai 29,52 ribu ton dengan nilai 12,2 juta dolar AS. Disusul oleh Vietnam dengan volume impor sebesar 8.850 ton dengan nilai 4,4 juta dolar AS. Selain India dan Vietnam, Indonesia juga melakukan impor beras dengan Thailand dengan volume sebanyak 2.150 ton dengan nilai 1,4 juta dolar AS. Juga Pakistan dengan volume impor sebesar 1.000 ton dengan nilai 390.000 dolar AS.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengapresiasi cara pandang Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa pertanian itu bukan cuma makanan. Akan tetapi pertanian itu merupakan lapangan kerja, pertanian adalah ekonomi dasar dan nutrisi yang berkait dengan tumbuh kembang, kesehatan, stunting, dan lain-lain.

"Kadang pangan ini terutama beras, bukan saja menjadi komoditas yang diperjuangkan untuk idealisme bangsa, akan tetapi menjadi alat politik yang akhirnya terjadi beda pendapat antar sesama pemerintah sendiri dari kementerian teknis dengan kementerian non teknis," katanya.

Ia menilai, ujungnya kebijakan impor  dan rakyat jadi korban. Akmal harap, jangan ada lagi itu terjadi, dan ia berjanji akan terus mendampingi pemerintah dalam pengawasan. 

"Agar komitmen dua tahun ke depan bahkan seterusnya, tidak ada lagi importasi beras reguler non-premium untuk mengisi cadangan stok yang seharusnya sudah penuh," tutup Akmal. (rizal)