Cegah Penularan Covid-19, DPR Dukung Pelaksanaan PTM Dengan Testing Reguler, dan Syarat Vaksinasi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  -  Ketua DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mendukung upaya Pemerintah yang terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat di sekolah dan perguruan tinggi.

"Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," terang Saleh, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, Selasa (12/10).

Saleh menjelaskan sekarang  sudah ada Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat.

Ia menambahkan pelaksanaan  PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik".

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas.

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk usia 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional," tuturnya.

Dalam konteks ini, kementerian kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)  untuk melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing  dan vaksinasi.

"Kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini," utara Saleh, anggota Komisi IX DPR.

ia menambahkan Kemenkes memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus positif Covid-19 sedang mereda, diperkirakan stock antigen yang dimiliki kemenkes lebih dari cukup.