Terkait Laporan Menko Luhut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Bakal Diperiksa Polda Metro Jaya Pekan Depan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti bakal diperiksa Polda Metro Jaya, pekan depan, terkait laporan Menteri Koordinator (Menko)  Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Luhut Binsar Panjaitan, soal dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memastikan penyidik bakal memeriksa kedua aktivis itu pada pekan depan. "Kan, sudah saya sampaikan. Minggu depan mudah-mudahan (diperiksa, red)," kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Selasa (5/10/2021).

Ia menambahkan, sejauh ini penyidik baru mau mengirimkan surat panggilan terhadap Haris dan Fatia. "Ia (surat panggilan dikirim, red) insyallah minggu depan (diperiksa, red)," kata Kombes Yusri Yunus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko) Luhut Binsar Pandjaitan telah menjalani pemeriksaan di Gedung Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Senin (27/9).

Sejam lamanya Menko Luhut berada ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong dengan terlapor Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Menko Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9).

Luhut mempersoalkan pernyataan keduanya pada program NgeHAMtam berjudul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!!", yang ditampilkan di akun channel youtube Haris Azhar.

Haris, Fatia, dan aktivis Walhi Papua Owi dalam diskusi itu membahas tentang temuan penelitian sejumlah organisasi maupun lembaga terkait perusahaan-perusahaan yang bakal bermain di tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Adapun laporan Luhut teregister dengan nomor LB/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1Tahun 1986 tentang Peraturan hukum pidana Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. (*)