JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu menyebutkan, kasus Formula E menyadarkan warga bahwa mafia bukan hanya dalam dunia bisnis dan hukum. Tetapi juga, telah merambah kepada sendi-sendi perpolitikan.
Sebabnya, penolakan Interpelasi Formula E dari 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta bertentangan dengan perpolitikan nasional. Mengingat, beberapa partai dari mereka mendapat jatah kursi menteri atau bergabung dalam koalisi.
"Penolakan fraksi DPRD DKI atas kasus Formula E dapat dikategorikan pembangkangan terhadap Ketua Umum Partai, terkecuali ada arahan langsung dari Ketua Umum Partai untuk menolak Hak Interplasi yang didorong oleh partai koalisi Pemerintah Pusat," ujarnya, Minggu (3/10/2021).
Tom melanjutkan, bila hal ini terjadi antara kebijakan Ketua Umum Partai dan Ketua DPD maupun DPW berbeda betapa rapuhnya politik negeri ini. Pasalnya, terlalu besar ruang untuk disusupi para mafia politik. Sehingga menciptakan kegaduhan, baik lokal maupun nasional.
Pertanyaannya, buat apa DPP Partai begabung dengan koalisi yang dibangun, kalau DPD maupun DPW menggerogoti atau bertentangan dengan Koalisi Nasional?.
"Bukankah ini yang menciptakan kegaduhan ditengah masyarakat? Padahal Partai yang bergabung di koalisi Nasional mendapat jatah menteri," paparnya.
"Yang sangat menarik, sebagian fraksi DPRD DKI Jakarta hanya mau melakukan hak bertanya saja, tapi sudah sangat ditakuti, dihilangkan saja dari UU Hak Interplasi kalau hanya sebagai pajangan doang," ungkap Tom.
Untuk itu, lanjut Tom, Ketua Umum Partai yang bergabung dalam Koalisi Nasional tetapi DPD maupun DPW nya menolak Hak Interplasi kasus Formula E, sebaiknya mengundurkan diri serta menarik semua menterinya dari pemerintahan.
"Sebab menurut pemahaman dan analisa saya, sebagai Ketua Umum, saudara tidak dihormati. Atau anda sedang memainkan politik adu domba serta lempar batu sembunyi tangan," tanya Tom.
Tonton juga video "Tak Terima Difitnah Coret Data Bansos, Mensos Tri Rismaharin Naik Pitam". (yotube/poskota tv)
Hal ini, tandas Tom, juga sangat bertentangan dengan Pancasila. Berikanlah pelajaran politik yang elegan dan positif bagi generasi penerus. Agar generasi penerus memiliki etika yang baik dan sehat dalam berpolitik. (deny)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
