Puluhan Tahun Tak Tersentuh Pembangunan, Warga Perumahan Green Garden Ngadu ke Anggota DPRD DKI

Minggu 03 Okt 2021, 19:03 WIB
Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. (foto: dok. pribadi)

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. (foto: dok. pribadi)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Warga Perumahan Green Garden, Kedoya Utara, Jakarta Barat, mengeluhkan hampir puluhan tahun wilayahnya tidak pernah tersentuh pembangunan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Hal itu, sebagaimana diungkapkan anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter saat meninjau wilayah RW04 Perumahan Green Garden, belum lama ini.

Jupiter mengatakan, bahwa warga yang ada di Perumahan Green Garden tersebut tidak dapat merasakan pembangunan sebab pengembang belum menyerahkan fasos dan fasum yang menjadi kewajibannya.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) sedang gencar memperbaiki pendataan aset, termasuk aset fasos dan fasum.

"Fasos dan fasum mutlak harus diserahkan. Karena, banyak warga mengadu kepada DPRD agar fasos dan fasum yang menjadi kewajiban pengembang bisa dirasakan juga manfaatnya oleh warga melalui pemerintah," ujar Jupiter.

Diakuinya, pengembang Green Garden belum menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, petugas BPAD bersama pihak Kecamatan Kebon Jeruk dan Kelurahan Kedoya Utara serta Ketua RW 04 Kedoya Utara Sofyan Lutfi serta para warga dan dirinya meninjau langsung lokasi fasos dan fasum yang seharusnya diserahkan pengembang ke Pemprov DKI Jakarta.

"Sebagai wakil rakyat, kita juga harus turut dalam menjaga milik pemerintah DKI. Apalagi saat ini, Pemprov DKI sedang gencar-gencarnya melakukan pendataan aset," katanya.

Hal ini dikarenakan, pengembang Green Garden masih menahan kewajiban fasos dan fasum tersebut.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, apabila pihak pengembang memperlambat penyerahan dikhawatirkan ada perubahan harga dan itu akan lebih menyulitkan pengembang. 

"Sebaiknya fasos dan fasum itu segera diserahkan. Kami kuatur nantinya pengembang akan kesulitan membayar kalau harga tanah semakin tinggi," tegasnya. (deny)

Berita Terkait
News Update