DPR Menilai Kebiri Kimia Sebagai Niatan Baik Pemerintah Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak
Rabu, 13 Januari 2021 23:37 WIB
Share
Diah Pitaloka, Anggota Komisi VIII DPR.

JAKARTA -  Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan niatan baik pemerintah untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat.

Ia menyebutkan kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Aturan baru ini ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020 lalu.

Baca juga: Jokowi Telah Meneken PP, ICJR Sebut Kebiri Kimia Aturan Populis dan Penanganan Korban Masih Minim

Hadirnya PP tersebut dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak dan sebagai shocking therapy yang diharap dapat memberi efek jera bagi predator kekerasan seksual terhadap anak.

 "PP Kebiri Kimia ini kan tidak mencantumkan aturan secara teknis, inilah yang perlu ada referensi medis bagaimana nantinya hukuman itu dijalankan. Nah ini yang harus ada koordinasi dalam kerangka eksekusi PP 70/2020 tersebut. Ini yang ditunggu masyarakat karena aturan ini menjadi sebuah niatan baik pemerintah dalam memerangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak," kata Diah c4di DPR RI, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

 Catatan terkait aturan teknis, lanjut Diah, sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh publik. PP Kebiri harus punya kedudukan yang jelas dalam hukum mengenai bagaimana aturan tersebut nantinya dijalankan.

Baca juga: Agnez Mo Tampil Nyentrik Memakai Busana Kain Ulos Khas Batak di Salah Satu Konsernya

Sejauh ini, banyak masukan yang diserapnya bahwa publik yang banyak mempertanyakan mulai dari bagaimana pola penerapannya, apakah nantinya semua orang mendapat perlakuan sama, dan siapa yang akan memberikan obat tersebut apakah dari penegak hukum atau dari tim medis.

"Ini yang belum tercantum dalam PP, ini yang masih ditunggu," lanjutnya.

Halaman
1 2 3
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler