Wapres: Pemerintah Berkomitmen Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur dengan Penambahan Alokasi Anggaran

Kamis 30 Sep 2021, 22:48 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin saat pimpin rapat bahas pengurangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. (foto: Setwapres)

Wapres KH Ma'ruf Amin saat pimpin rapat bahas pengurangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. (foto: Setwapres)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin  mengatakan, pemerintah  telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 yang  tinggal tersisa tiga bulan, dengan penambahan alokasi anggaran.

"Itu dilakukan dengan melalui penambahan alokasi anggaran," terang Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin  pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/09/2021). 

Seperti diketahui, di Jawa Timur ada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem  yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan. 

Wapres mengupayakan ada tambahan alokasi dana penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 dalam waktu tiga bulan.

"Agar dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut," papar Wapres.

 "Saya minta kepada Gubernur Jawa Timur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai," pinta Wapres.

Menurut Wapres, upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan.

 Melalui rapat koordinasi yang dihadiri gubernur dan lima bupati dari kabupaten prioritas tersebut, Wapres meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjelaskan rencana dan strategi dalam mengidentifikasi sasaran penerima tambahan alokasi bantuan sosial tunai di triwulan keempat tahun 2021 ini. (*)

Berita Terkait
News Update