AMERIKA SERIKAT, POSKOTA.CO.ID - Vanuatu kembali mengusik kedaulatan negara Indonesia, dengan menyinggung soal Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Hal itu dilayangkan Vanuatu di Sidang Umum PBB yang disampaikan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur, di New York pada Sabtu (25/9/2021).
Weibur dengan tegas meminta komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk datang ke Papua Barat dan memberikan penilaian di sana.
Sontak, pernyataan Loughman kemudian dibalas dengan jawaban keras dari diplomat Indonesia, Sindy Nur Fitri.
Menurut Sindy, Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain. Padahal, menurutnya, tudingan Vanuatu itu tidak berdasar.
"Kami menolak dengan keras tuduhan yang salah, tak berdasar dan misinterpretasi yang terus dilakukan Vanuatu," kata Sindy dalam Sidang Umum PBB di kanal YouTube Kemenlu, Minggu, (26/9/2021).
Sindy juga mengatakan Vanuatu terus memanfaatkan forum di PBB untuk menyerang kedaulatan Indonesia.
"Saya terkejut bahwa Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia," ujarnya.
Dalam forum besar itu, dia juga mengatakan Vanuatu hanya berpura-pura peduli pada isu-isu HAM.
"Pada kenyataannya, HAM versi mereka diputarbalikkan. Dan sama sekali abai terhadap tindak teror keji serta tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKB)," sambungnya.
Sindy Nur kemudian mengungkapkan jika Indonesia merupakan negara pluralis yang demokratis dan sangat menghormati HAM.
“Indonesia adalah negara pluralistik dengan semangat demokrasi, menghormati penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Indonesia terus berkomitmen mempromosikan dan melindungi HAM,” kata Sindy Nur.
"Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam?" ujarnya lagi.
Seperti diketahui, Vanuatu terus-terusan memanfaatkan Sidang MU PBB untuk mengecam Indonesia terkait isu Papua.
Negeri kecil di Samudra Pasifik ini selalu mempromosikan kemerdekaaan Papua dan menuding pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di tanah Papua.
Papua Barat dimasukan ke dalam negara-negara yang disebutnya belum merdeka. Belum bisa menentukan nasib sendiri bersama Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis.
Ini bukan pertama kalinya Vanuatu, negara pulau di Pasifik-Oceania, mengangkat isu Papua di forum-forum PBB, yang memicu amarah Indonesia.
Pada 2020, negara tersebut pernah melakukan hal yang sama, berujung hak jawab dari Indonesia dan memicu akun Instagram Vanuatu diserang netizen Tanah Air.
Parlemen Vanuatu juga pernah "mengeluarkan mosi dengan dukungan bipartisan, yang menyerukan pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional tentang legalitas perjanjian 1962 antara Indonesia dan Belanda tentang status Papua Barat dan legalitas Act of Free Choice 1969 (Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969)." (cr09)
