KPU bisa memakai gedung atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten kota dan provinsi.
Kenapa KPU tidak melakukan pendekatan kepada Pak Menteri Dalam Negeri yang merupakan Pembina Kepala Daerah sebagai fasilitator untuk mengkomunikasikan kepada kepala daerah, agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah.
"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp287 M. Nilainya juga tidak sedikit kan. Kenapa juga tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," ujar Politisi PAN ini.
Guspardi menjelaskan, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp16 triliun dan Pemilu 2019 sekitar Rp27 triliun.
Sedangkan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun, artinya terjadi kenaikan lebih 3kali lipat.
KPU seharusnya bisa kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran.
Juga memperlihatkan kepekaan dengan kondisi pandemi Covid-19.
Kondisi ekonomi yang belum pulih harus juga menjadi pertimbangan KPU dalam mengusulkan anggaran Pemilu serentak 2024.
Oleh karena itu, anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan perhitungan ulang kembali karena efisiensi itu adalah sebuah keniscayaan.
Video Rumah Karyawan Bank BUMN dibobil Pencuri Hingga kehilangan Ratusan Juta. (youtube/poskota tv)
Prinsipnya anggaran itu Pertama, harus rasional, kedua harus objektif, ketiga harus efisien dan efektif.
"Kita akan segera melakukan konsinyering antara Komisi II, Pemerintah dan Penyelenggara pemilu untuk membahas lebih lanjut mengenai anggaran ini," pungkas anggota Baleg DPR ini. (rizal)
.jpeg)
.jpg)
