JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Heboh mengenai gebrakan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki wacana ubah istilah koruptor menjadi ‘penyintas korupsi’.
Mengenai hal itu, politisi Gerindra Arief Poyuono berikan reaksi keras terkait wacana KPK tersebut.
Menurut Arif istilah baru tersebut terlalu halus buat para koruptor, lantas ia pun berikan usulan dengan istilah lain.
“Aduh alus amat dan sopan untuk panggilan para koruptor atau penyintas korupsi,” kata Arief Poyuono sebagaimana dikutip poskota.co.id dari Twitter @bumnbersatu, Senin, (30/8/2021).
“Harusnya panggilan diksinya Genderuwo Duit Rakyat,” ucap Arief Poyuono.
Untuk diketahui, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengganti istilah untuk koruptor menimbulkan reaksi keras dari publik.
Sebelumnya, tujuan dari pergantian penyintas korupsi itu diungkap oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Rabu (31/3/2021).
"Mereka punya hak yang sama dan kebetulan mereka punya pengalaman, katakanlah bahasa kita sebagai penyintas. Penyintas korupsi," kata Wawan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menggandeng koruptor untuk penyuluhan anti korupsi.
Hal itu juga langsung ditanggapi oleh Rocky Gerung, rencana KPK bisa merusak instansi itu sendiri, karena harusnya KPK bisa memusuhi koruptor bukan malah merangkulnya.
"Ini namanya pembusukan institusi sebenarnya. Kalau KPK udah kepikiran begitu, artinya satu frekuensi dengan hakim," kata Rocky Gerung di YouTube miliknya, Selasa (24/8/2021).
"Artinya dari awal KPK deal dengan hakim. Artinya dari awal mereka ingin agar suapaya nanti Juliari menjelang dua per tiga bahkan bisa diputuskan setengah masa tahanan aja, jadi dalam 3 tahun bebas lagi yang bersangkutan," sambung Rocky.
Rocky Gerung juga menyinggung soal KPK yang terus menerus memasang spanduk dengan tagline 'Jujur Itu Hebat.
"Ini kalau KPK terus menerus pasang spanduk 'Jujur Itu Hebat', dia terus menerus membatalkan prinsip itu," ujarnya.
Selain itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga ikut mengkritik keras rencana Komisi Pemberantasan Korpusi (KPK).
Menurut Mardani Ali Sera, rencana itu sungguh ironis terlebih saat ada 75 pegawai yang dikeluarkan dari KPK melalui TWK.
“Program yang amat ironis jika melihat yang KPK lakukan terhadap pegawainya, seperti nasib 75 pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK,” kata dia, dikutip dari Twitter @MardaniAliSera pada Selasa (24/8/2021). (cr09
