Sehubungan Dinamika Politik Dalam Negeri Dengan Adanya Wacana Amandemen UUD 1945, Muhammadiyah Mejelaskan Posisinya

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sehubungan dengan dinamika politik di dalam negeri saat ini yang menghangat dengan adanya wacana amandemen UUD 1945, Muhammadiyah menjelaskan posisinya.

Dalam hal ini, Muhammadiyah menegaskan tidak terkait dan tidak terikat dengan sebuah partai pilitik (parpol) manapun di negeri ini.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas di Jakarta, Senin (30/8/2021) menanggapi situasi politik saat ini.

Seperti diketahui, situasi politik menghangat dengan adanya wacana rencana Amandemen UUD 1945 oleh MPR yang dikhawatirkan melebar kepada pembahasan periodesasi jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga baru-baru ini mengumpulkan ketua umum dan sekjen dari koalisi partai politik pendukungnya, termasuk mengundang dari PAN anggota baru koalisi.

Anwar menjelaskan  meskipun demikian Muhammadiyah tetap berusaha menjaga  kedekatan dan hubungan baiknya dengan semua partai politik yang ada.

Ia menambahkan sejauh partai politik tersebut mau secara bersungguh-sungguh berusaha dan berjuang untuk menegakkan idiologi dan konstitusi negara yang telah kita sepakati bersama tersebut.

"Karena dengan  berdasarkan dan berpedoman kepada  kedua hal itulah kita akan bisa mengurus negara dan bangsa  ini untuk bisa menjadi negara dan  bangsa yang baik dimana rakyatnya, diharapkan selain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mereka  juga  berakhlak dan beradab agar negara  dan bangsa kita bisa sejahtera, " tuturnya.

 Ia menambahkan politik  Muhammadiyah adalah politik nilai yaitu bagaimana caranya supaya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut bisa tegak dan diimplementasikan  dengan sebaik-baiknya.

"Karena Muhammadiyah yakin  tanpa itu maka eksistensi bangsa ini jelas akan terancam dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," Anwar menegaskan. (*)