JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pelayanan internet gratis atau JakWifi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warganya dinilai belum merata.
Banyak dari mereka, terlebih yang tinggal di pemukiman kumuh, padat dan miskin belum tersentuhnya.
Hal itu, sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono saat membahas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (P2ABPD) 2020, kemarin.
Menurutnya, penyediaan internet gratis dan berkualitas baik sejatinya perlu dihadirkan untuk masyarakat ditengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini.
“Paling tidak ada pertimbangan-pertimbangan, soal anggarannya besar soal lambatnya realisasi lalu kemudian prosesnya yang juga melalui perdebatan soal JakWifi dan hal yang paling penting adalah belum maksimalnya manfaat yang dirasakan masyarakat, gara-gara tadi lambat itu,” katanya.
Dalam dokumen P2APBD DKI Jakarta 2020, Diskominfotik telah melaksanakan Program JakWifi Rp247 Miliar.
Besaran itu ditunjukan untuk pemasangan 1.200 titik WiFi gratis pada tahun 2020 dengan proyeksi instalasi di RW kumuh dan miskin.
Dengan banyaknya kawasan atau RW kategori kumuh dan miskin yang belum tersebut, Mujiyono mengaku telah meminta Diskominfotik agar menggenjot pelaksanaan pemasangan JakWifi sesuai perencanaan.
“Karena pembangunan di DKI itu prinsip keadilan harus ditekankan, bahkan di seluruh program,” ungkap politisi Demokrat tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Atikah Nur Rahmaniah memastikan, pihaknya terus berupaya optimal agar pelaksanaan kegiatan JakWifi akan sesuai target yang ditetapkan.
“Kita akan terus perhatikan catatan dan masukan komisi A dalam P2APBD 2020 ini sebagai bahan masukan. Agar pelayanan JakWifi dapat terus berkembang dan akan semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kami akan terus maksimalkan target-target ini,” tandasnya. (deny)
