JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Vaksin Nusantara gagasan eks menkes dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) kabarnya dipesan oleh Turki.
Tak hanya itu, vaksin Nusantara juga kini mendapatkan pujian dari orang-orang banyak, dan sekarang jadi sorotan.
Hal itu diungkapkan oleh Prof Nidom di YouTube Siti Fadilah Supari, ia menyatakan bahwa Turki bahkan sudah memesan sebangak 5,2 juta dosis Vaksin Nusantara.
"Saya dengar katanya Turki sudah memesan sebanyak 5,2 juta dosis," ucapnya.
Namun, hingga saat ini belum diketahui apakah vaksin Nusantara ini akan digunakan di Indonesia atau tidak.
Prof Nidom juga mengatakan jika ia sangat salut dengan eks Menkes Terawan yang sudah menggagaskan Vaksin Nusantara.
"Saya terus terang salut dengan Pak Terawan yang mencetuskan ide itu," ujarnya, Rabu (18/8/2021).
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas dan Makanan (BPOM) Penny Lukito langsung bereaksi saat mendegar Vaksin Nusantara diminati Turki.
Vaksin Nusantara ini sempat dibahas juga oleh anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang menyebutkan Vaksin Nusantara telah dipesan oleh Negara Turki sebanyak 5,2 juta dosis.
Namun Penny Lukito terlihat tidak mempercayai pernyataan anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Hal itu tersirat saat Penny menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar pernyataan anggota DPR tersebut.
Hal itu pun sempat membuat anggota Komisi IX DPR RI geram hingga menegurnya, Rabu, (25/8//2021).
Meski begitu, Penny menyatakan penjualan Vaksin Nusantara tidak perlu mendapat izin dari BPOM terlebih dahulu.
"Tidak diperlukan persetujuan premarket dari BPOM," ujarnya, Kamis (26/8/2021).
Penny mengungkapkan, pengembangan Vaksin Nusantara kini masuk kategori autologus atau individual sehingga tidak bisa dikomersialkan.
"Uji klinik dimasukkan dalam penelitian berbasis pelayanan. Sel dendritik yang bersifat autologus hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan," kata Penny.
Sebelumnya, Penny K. Lukito juga menilai Vaksin Nusantara memiliki sejumlah kejanggalan saat melakukan penelitian.
Penny mengakui, BPOM telah melakukan pendampingan pada pengembangan vaksin Nusantara.
Kepala Badan POM, Penny Lukito juga menyebutkan pendampingan intensif dilakukan sebelum uji klinik dan melakukan inspeksi.
"Jadi jika ada pelaksanaan uji klinis tidak memenuhi standar-standar yang sudah tahapan harus preklinik dulu, kemudian baru uji klinis harus memenuhi poin-poin dalam PPUK tapi tidak dilakukan tentunya akan mengalami masalah sendiri dan akan kembali lagi," kata Penny dalam konferensi pers Pengawalan Vaksin Merah Putih oleh Badan POM, dikutip Rabu (14/04/2021). (Cr09)