Sekda Mundur, Target Pembahasan APBD Perubahan Banten Terancam Molor

SERANG, POSKOTA.CO.ID - DPRD Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Banten saat ini sedang melakukan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD perubahan 2021.

DPRD menargetkan, pada akhir September 2021 nanti, rancangan APBD perubahan ini sudah selesai dievaluasi oleh Kemendagri. Untuk kemudian berbagai program pembangunan di Banten bisa terus dilanjutkan. 

Namun pembahasan itu terpaksa ditunda, mengingat Sekda Provinsi Banten mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali ke instansi asalnya di Kemendagri. 

"Ya, terpaksa kami tunda sampai ada orang yang benar-benar ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan pembahasan rencana anggaran bersama kami," ujar ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni,  Rabu (25/8/2021). 

Menurut Andra, secara aturan jabatan Sekda merupakan exoffisio dari ketua TAPD, yang melakukan berbagai kebijakan dalam merancang struktur APBD. 

"Kami berharap nanti informasi detailnya pengunduran diri sekda itu bisa secepatnya diterima, apakah hanya sekedar administrasi atau ada hal-hal lainnya. Karena yang saya tahu bukan pengunduran diri, tapi kembali ke instansi awalnya," jelasnya. 

Andra juga mengaku, penunjukan Mukhtarom sebagai Plt Sekda masih dalam kajiannya, apakah yang bersangkutan juga mempunyai kewenangan sebagai ketua TAPD atau tidak. 

"Apakah Plt Sekda otomatis menjadi Plt TAPD, itu yang sedang coba kami kaji. Karena jabatan Sekda kan harus atas persetujuan Presiden," pungkasnya. 

Andra menilai, selama ini hubungan komunikasinya dengan TAPD cukup berjalan dengan baik. Untuk itu, politisi Gerindra ini sempat kaget ketika mendengar kabar Sekda mengundurkan diri. 

"Dua tahun menghadapi Pandemi ini beliau selalu berada di garis terdepan. Meskipun setiap manusia tidak ada yang sempurna, namun kinerja yang dilakukannya cukup baik," katanya.