Guru Honorer Datangi DPRD Cilegon Tuntut Diangkat Menjadi TKK

Senin 23 Agu 2021, 19:25 WIB
Sejumlah guru honorer saat mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon. Mereka berharap DPRD Kota Cilegon mendorong Pemkot Cilegon agar mengangkat mereka menjadi TKK. (ist)

Sejumlah guru honorer saat mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon. Mereka berharap DPRD Kota Cilegon mendorong Pemkot Cilegon agar mengangkat mereka menjadi TKK. (ist)

CILEGON, POSKOTA.CO.ID - Ratusan tenaga guru honorer mendatangi DPRD Kota Cilegon, menuntut diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Senin (23/8/2021).

Mereka mengadukan nasib yang telah puluhan tahun mengajar namun nasibnya belum jelas serta pendapatannya masih sangat jauh di bawah rata-rata.

Diketahui, setiap bulan, honor guru sebesar Rp300 ribu hingga Rp700 ribu.

Padahal, tugas yang diemban sangat berat.

Dengan datang ke kantor DPRD, para guru honorer berharap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, salah satunya dengan diangkat menjadi TKK.

Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon, Somy Wirardi menjelaskan, guru-guru berharap legislatif bisa mendorong Pemkot Cilegon agar bisa mengangkat para guru honorer menjadi TKK agar pendapatan nya semakin membaik.

"Kami menuntut untuk diangkat menjadi TKK, karena rata rata hampir maksimal ada yang 20 tahun menjadi TKS," ujar Somy.

Menurut Somy, FKGTH sendiri sudah menyampaikan hal tersebut kepada Pemkot Cilegon secara langsung.  Namun, belum ada kejelasan dari Pemkot Cilegon terkait hal tersebut. 

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik mendukung keinginan guru honorer untuk diangkat menjadi TKK.

"Masa guru yang mendidik anak menjadi cerdas honornya kalah dengan Ketua RT, sedangkan guru itu Rp450 ribu," ujarnya.

Komisi I, II dan III DPRD Kota Cilegon akan mendorong Pemkot Cilegon supaya dapat memperhatikan para guru.

"Saya kira soal anggaran ini, bagi dewan lebih cepat lebih bagus. Karena menyangkut akan dibahas di KUA-PPAS  2022.  Makanya, saya minta maksimum di hari jumat itu ada jawaban dari BPK, boleh atau tidak," paparnya.

Hasbi juga menekan Pemkot Cilegon untuk inovatif dalam menyikapi persoalan guru honorer.

Misalnya dengan membuat mekanisme atau kriteria guru apa saja yang layak menjadi TKK atau mendapatkan perhatian lebih.

"Kalau gak mampu semuanya, kan bisa bertahap, yang paling lama mengabdi duluan yang diperhatikan," ujarnya. (kontributor banten/rahmat haryono)

Berita Terkait
News Update