"Saya kira soal anggaran ini, bagi dewan lebih cepat lebih bagus. Karena menyangkut akan dibahas di KUA-PPAS 2022. Makanya, saya minta maksimum di hari jumat itu ada jawaban dari BPK, boleh atau tidak," paparnya.
Hasbi juga menekan Pemkot Cilegon untuk inovatif dalam menyikapi persoalan guru honorer.
Misalnya dengan membuat mekanisme atau kriteria guru apa saja yang layak menjadi TKK atau mendapatkan perhatian lebih.
"Kalau gak mampu semuanya, kan bisa bertahap, yang paling lama mengabdi duluan yang diperhatikan," ujarnya. (kontributor banten/rahmat haryono)
