JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Djoerban menyinggung tindakan atas pembelian mobil dinas mewah seharga Rp2 milliar yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
Menurutnya, hal seperti itu merupakan sesuatu yang sangat berlebihan. Terlebih saat ini di Indonesia sendiri masih terus dirundung permasalahan pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat sangat merasakan dampak yang besar.
“Coba kasih lihat harga mobil Rp2,9 miliar ini pada orang yang kehilangan pekerjaan atau orang yang tak mampu bayar kontrakan dan kebutuhan harian. Benar-benar ajaib,” tulis Prof Zubairi sebagaimana dikutip poskota.co.id dari postingan yang ada di akun Twitternya pada Kamis (19/8/2021).
Lebih lanjut Prof Zubairi juga mengimbau mobil atau barang berharga lainnya yang sudah dibeli oleh para badan pemerintahan yang sekiranya tidak terlalu memerlukan agar segera mengembalikannya kepada Satgas Covid-19 untuk memerangi virus Corona.
"Jadi, siapa mau susul Sang Gubernur menyerahkan mobil dinas mewahnya ke Satgas Covid-19?," ucapnya lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi sudah menyerahkan mobil dinas mewah terbarunya kepada Satgas Covid-19.
Mobil mewah tersebut pada akhirnya diserahkan kepada Satgas Covid-19 setelah memicu persoalan dikalangan masyarakat karena dinilai tidak etis membeli mobil dengan harga mahal di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu tak lupa Mahyeldi meminta maaf kepada seluruh warga Sumatera Barat dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang sudah terlanjur terjadi.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mahyeldi ketika menggelar pertemuan dengan para wartawan di Istana Gubernur Sumbar pada Kamis (18/8/2021).
Mahyeldi merasa bersalah karena akibatnya telah muncul polemik yang cukup besar terkait mobil dinas mewah, bahkan hingga membuat publik menjadi merasa resah.
"Mencermati isu mobil dinas kepala daerah sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," ungkap Mahyeldi. (cr03)