JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Seorang akademisi di bidang hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mulai mempertanyakan tentang bagaimana cara pemerintah memunculkan data kematian akibat Covid-19 yang ada di Indonesia.
Menurutnya, saat ini data kematian Covid-19 yang ada masih tergolong tidak beraturan alias acak-acakan dan perlu adanya perbaikan segera.
“Sampai kapan perapian data itu akan dilakukan, tidak dijelaskan oleh pemerintah. Padahal, data kematian ini sangat penting,” tagas Yusril sebagaimana dikutip dalam keterangan resminya pada Kamis (12/8/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebut bahwa data kematian yang disebabkan Covid-19 bukan sekadar hal teknis dalam menentukan kebijakan PPKM saja tetapi juga indikator keseriusan negara dalam melindungi rakyatnya di tengah krisis pandemi Covid-19.
“Kematian warga dalam jumlah relatif besar dibandingkan dengan angka kematian global akibat pandemi adalah masalah serius terkait langsung dengan amanat konstitusi,” ucapnya lebih lanjut.
“Salah satu tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” sambungnya.
Selain itu Yusril juga menyebut bahwa konsititsi negara juga harus menjamin hak atau upaya mempertahankan kehidupan dari hak asasi manusia.
Maka dari itu dapat dinilai bahwa data kematian Covid-19 di Indonesia jika semakin kecil maka bisa dijadikan indicator keberhasilan pemerintah dalam mengatasi pandemi.
Pemerintah juga diminta Yusril untuk memberikan kejelasan waktu dan data dari angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia karena jika disembunyikan bisa saja menimbulkan kecurigaan publik.
“Tanpa kejelasan waktu, pemerintah bisa dicurigai ingin menyembunyikan angka yang sesungguhnya,” tuturnya.
Lebih lanjut Yusril mengaku hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik di mata rakyat dan juga di mata dunia secara keseluruhan.
Data resmi pemerintah perlu dimunculkan demi menghindari data palsu yang bisa dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab nantinya.
“Data itu dengan mudah dimainkan menjadi isu politik yang berdampak luas, baik isu domestik sebagai penggalangan opini untuk menggoyang stabilitas politik dan pemerintahan, maupun isu internasional,” paparnya.
Angka kematian Covid-19 di Indonesia menurut Yusril lebih besar daripada yang ada di negara-negara lainnya dan hal itu bisa menyebabkan segala sesuatunya ‘digoreng’ sebagai suatu permasalahan pelanggaran HAM yang cukup berat.
“Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada negara tercinta ini,” tutupnya. (cr03)
