JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Aturan pemerintah mengenai penerapan PPKM kini kembali menimbulkan pro kontra.
Pasalnya, Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi buat kebijakan hasil tes negatif PCR-Antigen akan menjadi syarat untuk warga yang ingin pergi ke mal.
Nantinya hasil PCR negatif akan menjadi syarat utama selain menunjukkan kartu vaksinasi ketika hendak memasuki mal.
Menurut pandangan Lutfi, hasil tes PCR-Antigen membuat pengusaha mal nantinya akan semakin yakin bahwa para pengunjungnya bebas dari Covid-19.
Mendag pun menegaskan jika memang warga keberatan dengan syarat PCR yang sudah berlaku.
Maka masyarakat lebih baik pergi ke pasar masyarakat, karena di pasar tidak perlu menunjukkan hasil PCR atau antigen.
Terkait kebijakan tersebut, influencer dr. Tirta pun bereaksi keras di Twitter pribadinya @tirta_hudhi.
Ia turut menyinggung terkait biaya yang harus dikeluarkan melakukan tes PCR.
dr. Tirta pun menyebut jika masyarakat tentunya akan keberatan, karena saat ini biaya untuk tes PCR rata-rata berada di angka Rp850.000.
“Masuk mall di jakarta. Wajib pcr. Harga pcr 850.000,” kata dr. Tirta.
Selanjutnya ia pun menjelaskan soal masyarakat di luar Jawa yang harus menunggu hasil tes PCR keluar selama lima hari.
"Bukti saya siap kasi. Pasien juga siap sharing," ujar dia melanjutkan.
Sementara di Jakarta, dr. Tirta menambahkan hasil tes PCR justru dijadikan syarat utama masyarakat untuk masuk ke dalam mal.
“Kesehatan buat semua rakyat, katanya,” ujar dr. Tirta.
Ia lantas memberikan pertanyaan menohok, apakah Kemendag memang sedang ingin "berdagang" tes PCR.
“Yoi ga @Kemendag? Mau dagang pcr apa gmana,” tutur dr. Tirta mengakhiri cuitannya.
Sebelumnya dr. Tirta juga mengaku keberatan jika kartu vaksinasi dipakai sebagai syarat administrasi. Karena saat ini pendistribusian vaksin di Indonesia masih belum merata.
"Sejujurnya, saya kurang setuju sama kebijakan sertifikat vaksin buat administrasi KALAU DOSISNYA BELUM MERATA," ujar Tirta sebagaimana dikutip dari akun Twitter @dr.tirta pada hari Senin (9/8/2021).
"Semoga luar jawa juga diperhatikan. Terutama puskesmas-puskesmas," sambungnya.
Lantas ia juga prihatin karena jumlah masyarakat yang belum bisa divaksin hingga saat ini masih cukup banyak.
"Apalagi juga banyak pasien yang belum bisa divaksin, ini juga harus dipikirkan nasibnya," kata dr. Tirta.
Dengan kondisi seperti itu, dr. Tirta khawatir risiko kerumunan semakin tinggi lantaran antrean vaksinasi bisa membeludak. (Cr09)
.jpg)
.jpg)
.png)
