JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut membuat para pelaku usaha wisata bahari di Kepulauan Seribu, menjerit. Terlebih kurangnya rasa peka pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan ketimbang kesejahteraan warganya di pulau.
“Pandemi yang telah 1,5 tahun berlangsung ini membuat pelaku usaha wisata bahari di Kepulauan seribu menjerit, bahkan ada yang sudah gulung tikar tidak karena tidak ada pendapatan sama sekali,” ucap Sabeni, salah satu pemilik agen travel wisata di Kepulauan Seribu.
Beny, begitu lelaki itu akrab disapa mengatakan, selama pandemi ini khususnya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pemerintah menutup kawasan Kepulauan Seribu untuk wisatawan. Sehingga, kondisi ini pun sangat berdampak bagi seluruh pelaku usaha wisata sepertinya.
“Ketika wisatawan tidak ada, ya otomatis pendapatan juga tidak ada. Dan akhirnya tidak sedikit juga yang terpaksa alih profesi seperti menjadi kuli, nelayan dan lain sebagainya asalkan bisa untuk makan saja,” ungkapnya.
Dalam kondisi seperti ini, Beny pun menyayangkan tidak adanya ulur tangan pemerintah untuk menopang para pelaku usaha wisata bahari di Kepulauan Seribu.
Bahkan, pemerintah lebih mementingkan pembangunan seperti halnya rehab kantor Kelurahan Pulau Harapan dan peningkatan sejumlah jalan lingkungan, yang keberadaannya masih laik dan dapat digunkan ketimbang kesejahteraan warganya.
“Di saat warganya banyak yang menjerit akibat Covid-19, kenapa pemerintah tidak fokus penanganan saja. Hal-hal yang belum mendesak seperti pembangunan infrastruktur harusnya ditunda dulu saja, pemerintah punya power untuk itu dan jangan biarkan warga kelaparan,” keluhnya.
Hal yang sama juga dikeluhkan Rasyid, pelaku usaha wisata bahari di Kepulauan Seribu lainnya. Ia menilai, bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan memprioritaskan proyek-proyek insfrastruktur ketimbang kesejahteraan warganya sangat tidak tepat.
“Katanya pro rakyat, tapi nyatanya banyak rakyatnya dibiarkan kelaparan. APBD yang harusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah digunakan untuk pembangunan yang benar-benar tidak penting,” protesnya.
Kepada Pemprov DKI maupun DPRD DKI, Rasyid pun meminta agar mengkaji ulang dan melakukan refocusing anggaran yang tidak mendesak untuk dialihkan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. (deny)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
