"Lebih baik kembalikan saja komitmen fee tersebut, Lupakan Formula E. Saya yakin dana yang digunakan untuk Formula E yang sebanyak Rp1 triliun lebih bisa digunakan untuk menggerakan ekonomi warga kembali," tutur Anggota DPRD DKI Komisi D itu.
Oleh karena itu, Kent meminta kepada Gubernur Anies agar tidak membuat program-program yang tidak bermanfaat untuk warga hingga bisa menghabiskan anggaran yang sangat banyak di akhir penghujung masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alangkah baiknya jika mulai melakukan aksi, terjun ke masyarakat mendengarkan langsung keluhan warga Jakarta.
"Sudahlah Pak Anies, bangunlah dari tidur Anda, buka mata dan hati nurani Anda. Berhentilah untuk membuat program kerja yang aneh-aneh dan tidak bermanfaat langsung buat masyarakat, saran saya di waktu akhir jabatan yang sisa tinggal 1 tahun 2 bulan ini, banyak-banyaklah turun ke masyarakat, biar bisa mendengar langsung keluh kesah mereka dan apa yang mereka butuhkan. Karena aksi nyata tersebutlah yang bisa menolong Anda, jika Anda punya target untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi," pungkas Kent.
Perlu diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Di Ingub tersebut, salah satunya penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022.
"Memastikan tercapainya penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memimpin dan mengendalikan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memberdayakan seluruh asisten beserta perangkat daerah serta BUMD dan potensi daerah lainnya, dan bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022," tulis Anies dalam Ingub yang dikutip.
Ada 28 target capaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Salah satu isu yang masuk daftar adalah penyelenggaraan Formula E. Anies memberi target ajang balap mobil bertenaga listrik itu terwujud pada pertengahan tahun depan. "Terselenggaranya Formula E dengan target waktu Juni 2022," katanya.
Selain Formula E, Anies juga memasukkan isu RPJMD, fiskal dan pajak, aset DKI, reformasi perizinan, revisi peraturan mengenai BUMD, RTRW dan RDTR, TOD, Taman Ismail Marzuki, Stadion JIS, serta pengembangan kawasan.
Mantan Mendikbud itu tak lupa memasukkan isu prioritas mengenai banjir, air bersih, air limbah, persampahan, perubahan iklim dan pengendalian pencemaran udara, ducting, rumah DP 0 rupiah, kampung, rumah susun, regulasi transportasi, JakLingko, jalan/jembatan, MRT Fatmawati-TMII, LRT KDPBU, sepeda, transformasi digital, dan manajemen kinerja. (*/ys)
