Hijrah Masa Kini: Berjuang Memerangi Pandemi dan Korupsi

Selasa 10 Agu 2021, 06:00 WIB
Hijrah Masa Kini: Berjuang Memerangi Pandemi dan Korupsi. (foto: ilustrasi/int)

Hijrah Masa Kini: Berjuang Memerangi Pandemi dan Korupsi. (foto: ilustrasi/int)

Oleh: Yulian Saputra, Wartawan Poskota

TAHUN Baru Islam kali ini kembali diperingati dalam suasana pandemi Covid-19. Seluruh masyarakat di dunia masih terus berjuang menghadapi wabah yang menelan jutaan korban ini. Ironisnya, di masa sulit seperti ini, tak sedikit oknum pejabat di pemerintahan hingga petugas di lapangan masih mencari celah korupsi, termasuk bansos bagi warga terdampak pandemi.

Tepat pada hari ini, Selasa (10/8/2021), umat Islam memasuki Tahun Baru Islam atau Hijriah, 1 Muharam 1443. Hijriah sendiri merujuk pada sebuah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekkah menuju Madinah pada 622 Masehi.

Secara bahasa, hijrah bermakna pindah atau meninggalkan. Hijrah dalam arti fisik yaitu pindah ke tempat lain tergantung situasi dan kondisi atau kebutuhan. Konotasi makna hijrah juga adalah meninggalkan segala keburukan dan apa yang dilarang Allah SWT.

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan perintah Allah SWT, perjuangan yang besar, sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum musyrikin Makkah. Nabi dan para sahabat meninggalkan tempat yang tidak kondusif untuk berdakwah.

Dalam situasi saat ini, maka hijrah yang harus kita lakukan adalah bagaimana berjuang mengalahkan pandemi Covid-19 dan korupsi yang masih menjadi problem besar di negeri ini.

Sebagaimana kita semua rasakan, wabah Covid-19 ini telah membongkar, mengubah banyak hal dan menjungkirbalikkan kebiasaan-kebiasaan terkecil dalam keseharian kita.

Sementara itu, korupsi meski terus coba diberantas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kenyataannya masih tetap tumbuh subur seakan tidak ada habis-habisnya.

Kasus korupsi yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah adalah contoh terkini yang menambah deretan kasus-kasus megakorupsi sebelumnya, seperti kasus korupsi e-KTP, Hambalang, PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Mirisnya, semakin gencar upaya pemberantasannya, semakin keras juga perlawanan baliknya. Para koruptor seolah tidak jera dan tidak takut melakukan aksinya. Bahkan, semakin banyak pihak yang ingin melemahkan dan menghancurkan KPK.

Tak hanya itu, aksi pungli dana bansos pun marak terjadi di sejumlah daerah. Praktik korupsi ini mungkin dianggap “receh” oleh pelaku, tapi sangat merugikan bagi warga yang ekonominya anjlok pada masa pandemi Covid-19.


Berita Terkait


undefined
Opini

Jerat Narkoba di Kalangan Artis

Sabtu 15 Jan 2022, 06:11 WIB
undefined
Sental-Sentil

Janji Segera Terpenuhi

Sabtu 15 Jan 2022, 08:30 WIB
undefined
Sental-Sentil

Hobi Kok Mencari-cari Masalah

Kamis 20 Jan 2022, 11:20 WIB
undefined
Opini

Drama Minyak Goreng

Jumat 18 Mar 2022, 06:00 WIB
undefined
Opini

Komitmen Pemerintah Dipertanyakan?

Rabu 30 Mar 2022, 06:20 WIB
undefined
Opini

Rakyat Semakin Tercekik

Sabtu 02 Apr 2022, 06:01 WIB
undefined
Opini

Sibuk Menggalang Dukungan

Senin 04 Apr 2022, 06:03 WIB
undefined
Opini

Mengejar Pahala SOTR?

Selasa 05 Apr 2022, 06:11 WIB
undefined
Opini

Babak Akhir Wacana Penundaan Pemilu

Kamis 07 Apr 2022, 10:11 WIB
undefined
Opini

Pj Kepala Daerah Harus Kapabel

Jumat 06 Mei 2022, 06:00 WIB
undefined
Opini

Vonis Mati untuk Hakim Narkoba

Selasa 24 Mei 2022, 06:00 WIB
undefined
Opini

Jonggol Lockdown

Sabtu 28 Mei 2022, 06:07 WIB

News Update