JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Jokowi percayakan jabatan Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional kepada Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut diminta untuk mengarahkan upaya penyelamatan 15 danau prioritas nasional, keputusan tersebut berdasarkan Perpres pada 22 Juni 2021.
Perlu diketahui 15 danau yang diprioritaskan pemerintah untuk diselamatakan, yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian ada Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, dan Danau Rawa Danau di Provinsi Banten.
Selanjutnya, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.
Adapun tugas dewan pengarah antara lain adalah memberikan arahan dan pencapaian, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional. Selain itu, dewan pengarah juga bertugas menyampaikan laporan pelaksanaan penyelamatan danau prioritas nasional kepada presiden.
Sontak kabar penunjukkan Luhut tersebut membuat warganet geger, mengingat ia sudah merangkap sejumlah jabatan, salah satunya adalah komandan PPKM Darurat.
Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin langsung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat di Pulau Jawa dan Bali dan dilanjutkan menjadi PPKM level 4.
Mengenai hal itu, dr Tompi pun bereaksi, dan meminta Luhut tegas untuk tidak menerima jabatan yang diamanahkan presiden. Karena beban kerjanya akan semakin banyak, dan pasti tidak akan efektif.
"Pak Luhut harus berani nolak permintaan presiden kl dah kebanyakan job desk pak," tulis Tompi, dikutip dari akun Twitter @dr_tompi, Senin, (9/8//2021). (cr09)
