Seperti data yang diminta oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diperoleh dari daerah.
"Kan, ada data yang disinkronkan, kalau memang petugasnya dari Kemensos Pemkot Tangerang, kan, tau siapa orang orangnya, paling tidak, kan, itu masyarakat yang menerima itu orang kota Tangerang dan petugasnya juga orang Kota Tangerang, berarti, kan, Pemkot ada tanggung jawab untuk mengarahkan," katanya.
Dia mengatakan, Pemkot Tangerang memiliki kewenangan dan kewajiban mensejahterakan masyarakat.
Bila Bansos tersebut program Kemensos seharusnya ada koordinasi dengan Pemkot Tangerang.
"Memang selama ini gak ada Koordinasi dengan Dinsos? Emang gak ada kordinasi dengan Bappeda terkait dengan data? Kalau ada data kemiskinan, data penerima, datanya dari mana mereka? Kalau gak ada koordinasi berarti datanya ga jelas," tutur Saeroji.
Setelah adanya laporan warga dugaan pemotongan dana Bansos ke Risma, Pemkot Tangerang pun langsung gerak cepat.
Salah satunya dengan membuka layanan pengaduan.
Warga yang mendapat informasi soal kasus serupa dapat menghubungi melalui 08111500293. Indentitas pelapor dijamin dirahasiakan.
Upaya tersebut dinilai lamban. Pasalnya, Pemkot Tangerang baru bertindak ketika sudah kejadian.
"Bukan telat lagi, tapi sangat terlambat, kita sudah minta dari dulu tapi baru sekarang saat kondisi sudah acak-acakan," pungkasnya. (Muhammad Iqbal)
.jpg)
.jpg)
