"Sebelum ada covid juga sudah sering kita minta data. Karena data itu bisa menjadi acuan.
"Yang bantuan dari pusat berapa? Apa saja? Kepada siapa saja? Yang dari provinsi siapa saja? Yang dari kota juga.
"Sehingga kits bisa menganggendakan anggarannya jelas gitu," tambah Saeroji.
Saeroji pun geram, pasalnya data yang diminta itu tak pernah diberikan.
Dia menilai Dinsos Kota Tangerang tidak kooperatif soal keterbukaan informasi.
"Dan terjadi seperti ini kaya kucing-kucingan, kaya data itu seolah-olah rahasia banget.
"Gimana kita mau mengawasi APBN dan APBD kalau data saja tidak bisa kita dapatkan. Kenapa seperti itu?" ucapnya.
Menurut dia seharusnya Pemerintah Kota Tangerang melakukan pemantauan khusus terkait bansos ini.
"Ngurusin orang miskin aja dibuat ribet jadinya ribet lagi, kasus ini, kan, sudah nasional, malu sama tetangga, motong 50 ribu tapi jadi isu nasional," keluh Saeroji.
Sebelumnya, Walikota Tangerang menilai persoalan Bansos seperti PKH dan BNPT lebih tepatnya kepada Kemensos.
Sebab, itu merupakan program Kemensos. Dia juga sempat meminta Pemkot Tangerang Dilibatkan dalam prosesnya.
Menurut Saeroji, secara tidak langsung sebenarnya Pemkot Tangerang sudah dilibatkan.
.jpg)
